(P S N) Patrosidaknews. Com
Mahasiswa dan pemuda memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang sampai saat ini tidak ada kejelasan, puluhan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (Madina) kembali turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan Kantor Bupati Mandailing Natal dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Rabu, (31/07/24).
Menurut mereka (mahasiswa), adanya dugaan permainan pada seleksi penerimaan PPPK tahun 2023 Madina telah menimbulkan permasalahan besar yang mengakibatkan nasib para guru PPPK tahun 2023, baik yang menang maupun yang kalah hingga hari ini masih terkatung-katung tiada kejelasan.
"Kami mahasiswa merasa miris atas ketidak adaannya solusi yang tepat dari Bupati Madina maupun DPRD Madina terhadap PPPK tahun 2023".seru koordinator aksi Pajarur Rohman.
Dalam persoalan PPPK 2023 ini, mahasiswa melihat dan turut merasakan kepedihan yang saat ini dirasakan mereka para tenaga honorer yang menggantungkan harapannya pada pelamaran calon PPPK tahun 2023 lalu.
Disatu sisi, para pelamar PPPK 2023 yang menang dituntut untuk tetap bekerja meskipun pemerintah belum memberikan kepastian atas nasib mereka yang terus bekerja tanpa menerima gaji, padahal mereka para tenaga honorer PPPK tersebut juga mempunyai tuntutan hidup yang wajib diperjuangkan, baik sebagai orangtua maupun sebagai tulang punggung keluarga.
Disisi lain, tuntutan dari pelamar calon PPPK 2023 yang dinyatakan kalah pada nilai hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) masih terus berjuang karena merasa terdzolimi dengan hasil SKTT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Kami inginkan proses hukum tetap dilanjutkan atas dugaan permainan PPPK 2023 terhadap siapapun yang terlibat atas dugaan suap PPPK 2023, jangan ada yang di tutup-tutupi sehingga rakyat tahu siapa yang telah mendzolimi para pelamar PPPK 2023, karna kami menduga masih banyak yang ikut serta dalang permainan PPPK yang belum tersentuh oleh hukum". Sebut Pajarur Rohman saat menyampaikan orasinya di Depan kantor Bupati Madina.
Pantauan awak media dalam sesi unjuk rasa jilid 2 yg diadakan pertama di kantor Bupati Madina, Mahasiswa dan pemuda ingin bertemu langsung dengan Bapak Bupati Mandailing Natal, tapi beliau sedang tidak ada di madina. Massa aksi kemudian menekankan tidak ingin dijumpai selain daripada bupati atau wakil bupati mandailing natal, karena tidak adanya bupati atau wakil bupati massa aksi kemudian diterima olek sekda kab madina yang berujung kekecewaan massa aksi sehingga aksi ditutup dengan penyerahan tuntutan aksi saja.
Dalam aksi sesi kedua yang dilaksanakan di kantor dprd madina, kembali terjadi adu dorong dengan aparat kepolisian karena mahasiswa mencoba untuk terus menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Madina ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Madina untuk memberi Klarifikasi atas ucapannya didepan para peserta PPPK 2023 pada saat aksi pertama di Depan Gadung DPRD Madina beberapa bulan yang lalu. Sambil menirukan ucapan yang pernah disampaikan oleh Ketua DPRD Madina tersebut:
"jangan ajari kami yakinlah bahwa kami adalah wakil kalian kami akan memperjuangkan hak bapak ibuk maksimal dengan cara apapun"
"Kami mahasiswa ingin bertanya siapa yang telah di perjuangkan atas ucapan bapak ketua DPRD tersebut".lanjut Pajar
Dalam aksi yang digelar, mahasiswa pada saat itu disambut dan ditemui oleh sekretariat DPRD, namun rombongan aksi tidak bersedia karena mereka ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Madina ataupun Wakil Ketua DPRD Madina. Karena keduanya tidak datang, maka mahasiswa yang berunjuk rasa terpaksa membubarkan diri dengan rasa kecewa, serta menyatakan akan kembali dalam aksi berikutnya dengan massa yang lebih besar lagi pada waktu yang telah ditentukan nanti.
Adapun tuntutan aksi mahasiswa
1. Meminta kepada bupati kabupaten Mandailing natal untuk memberi kejelasan atas nasib para pelamar PPPK 2023 baik di dinas Pendidikan atau dinas Kesehatan baik yang lolos maupun yang belum lolos seleksi karena sudah 7 bulan tidak menerima gaji tapi dituntut untuk terus bekerja.
2. Meminta Bupati dan wakil Bupati untuk mencopot dan menonjobkan semua ASN yang terlibat dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 baik di lingkup Pemkab Madina.
3. Meminta Bupati dan wakil bupati madina untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam memimpin madina dan diduga dalang dari semua kasus PPPK 2023.
4. Meminta kepada ketua DPRD Madina untuk membuka suara siapa saja oknum yang terlibat dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 karena kami menduga masih banyak pejabat pemerintah daerah maupun anggota DPRD yang terlibat dalam kasus PPPK Madina.
5. Meminta kepada DPRD Madina untuk berperan penuh dalam penanganan kasus PPPK 2023 jangan hanya diam karena anda adalah wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan hak rakyat.
6. Meminta kepada APH untuk segera mengusut tuntas dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 di Kabupaten Mandailing Natal.
7. Meminta APH untuk memberi transparansi proses hukum atas tersangkanya kadis pendidikan, kaban BKPSDM, ketua DPRD dan tersangka lainnya.
8. Meminta APH untuk serius jangan ada yang ditutup-tutupi siapapun yang terlibat atas dugaan pemerasan/suap kasus PPPK 2023 baik Bupati dan Wakil Bupati, Kepala dinas, kabid, anggota DPRD, dan oknum lainnya tangkap dan penjarakan.
9. Meminta kepada APH untuk mengusut tuntas dan jangan lamban untuk menangani kasus ini sehingga tidak timbul opini-opini liar di tengah-tengah masyarakat.
10. Meminta kepada Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal untuk mundur dari jabatan nya.
