(P S N) Patrosidaknews. Com
Menyikapi pernyataan Kepala BAPEDA KAB.KUNINGAN USEP SUMIRAT bahwa Kuningan pada th 2025 TIDAK PERLU KHAWATIR TIDAK ADA PEMBANGUNAN walaupun terjadi gagal bayar tahun 2022 dan 2023 . karena akan mendapat kucuran dana sebesar 25 M dari PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN CIREBON PATIMBAN KERTAJATI ( REBANA ) TH 2025.
Dengan ini GIBAS RESORT KUNINGAN MENYATAKAN hal.hal sebagai BERIKUT ;
1.Gagal bayar pemda tahun ini 2024 akan lebih besar , karena banyaknya kegiatan proyek pemda yg dianggarkan thn ini mandeg blm pada di lelang, bahkan yg sdh dilaksanakan pun tdk bisa dibayar hampir 100 buah berkas lebih numpuk di satu dinas tdk bisa mencairkan bahkan aplikasi utk bikin SPM saja sudah ditutup ( di blokir oleh BPKAD ).
Separah inikah pemerintah kab. kuningan saat ini ?
Untuk itu Pemerintah Kab Kuningan jgn lagi menghembuskan angin SURGA kepada masyarakat ,karena kalaupun program itu betul ada , toh masalah GAGAL BAYAR yg menjadi PERSOALAN DASAR PEMDA KAB KUNINGAN . semakin membengkak ,
2.Diharapkan PEMDA KAB KUNINGAN lebih pokus kepada bagaimana MERENCANAKAN PAD dan Bagaimana mengelola Aset Daerah .
Jangan lagi terulang Mark up Target seperti th lalu MBLB Mineral bukan logam galian pasir di Target 35 M terealisasi hanya 3M ,Pertokoan Siliwangi di Target 75 M hanya tereslisasi 7M . ini namanya mark up target pad. ,
Pengelolaan aset daerah salah satu nya yg membuat PEMDA GAGAL BAYAR adalah MEMAKSAKAN ANGGARAN untuk pembelian tanah JLTS yg rencananya akan dibangun th berikutnya malah MANGKRAK sampai sekarang hingga terjadi ASET TANAH HUTAN TERBENGKALAI .
yg perlu mendapat perhatian PEMDA saat ini adalah PEMASUKAN PAD dari pajak reklame ,APA KABAR PAJAK REKLAME BILBOARD YG RATUSAN JUMLAHNYA TERSEBAR DI KAB KUNINGAN yg harga sewanya rata-rata mencapai 20 jt / bln ??apakah pendor sudah bayar pajak reklame ke bapenda sesuai aturan ? , ini harus jadi perhatian PEMDA KARENA NILAINYA YG cukup BESAR .Apalagi sekarang BAPENDA dan BPKAD di jabat rangkap / dipegang oleh satu Orang , demikian juga dengan pengelolaan Aset hususnya yg dibiarkan bagaimana diurus kabidnya saja , se olah2 tdk mau tau ttg pengelolaan aset dan dari mana perolehan aset selain jlts yg menghamburkan anggaran
3.Terahir , hari ini DI KAB.KUNINGAN SEDANG ADA PEMERIKSAAN BPK ,INI HARUS JADI PERHATIAN BPK TERKAIT GAGAL BAYAR DAN PREDIKAT WTP YG DIBERIKAN BPK , HAL INI JADI PERTANYAAN besar MASYARAKAT KUNiNGAN ,BAGAIMANA MUNGKIN PENILAIAN TERTIB ADMINiSTRASI BISA DINILAI BAIK BILA TERJADI GAGAL BAYAR ? YG TERJADI BEBERAPA TAHUN INI , bisa jadi GAGAL BAYAR AKIBAT DARI perencanaan penganggaran yg tdk matang , tapi dalam penilaian bpk adm pengelolaan keuangan baik sehingga dpt wtp ,
benarkah tertib ADMINISTRASI nya ???
MESTINYA BPK JELI TERKAIT PROSES TAHAPAN PEMBAHASAN TAPD DALAM PERENCANAAN APBD , YG DIKABARKAN ADANYA TIM BAYANGAN , hingga RAPBD SUDAH DI EVALUASI GUBERNURPUN BISA BERUBAH DAN BERTAMBAH BESAR ..bukannya dikurangi utk menghindari terjadinya gagal bayar...
tapi lagi2 BPK membiarkan hal itu terjadi berulang gagal bayar..
DEMIKIAN PERNYATAAN KEPRIHATINAN GIBAS RESORT KSB KUNINGAN YG DIDASARI OLEH RASA CINTA TERHADAP DAERAH DAN AGAR KEDEPAN TIDAK TERJADI LAGI HAL YG DEMIKIAN SERTA SEGERA PEMDA MENGAMBIL LANGKAH KONGKRIT UNTUK MENYELESAIKA MASALAH GAGAL BAYAR.
GIBAS RESORT KAB.KUNINGAN
KETUA
MANAF SUHARNAP.Spd.
